Kuasa Hukum Warga Register 45 Mesuji Kritik Putusan Jaksa

patron.id – Lampung, Kuasa Hukum Warga Register 45 Mesuji, Yudi Rijali Muslim Kritik Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Sidang lanjutan perkara pidana warga Register 45 Mesuji yang digelar pada Senin 6 Januari 2020, dengan agenda Eksepsi atau bantahan dari penasehat hukum para Terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang bandar lampung,

Sebelumnya, Jaksa Dalam dakwaannya Jaksa mendakwa para terdakwa telah Melanggar : Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHP dan pasal 170 Ayat (2) Ke 2 KUHP dan pasal 351 ayat 2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Yang ini kemudian Menuai Protes Yudi Kuasa Hukum Warga Register 45 Mesuji

Saat sidang berlangsung

Yudi menilai bahwa bahwa, “Jaksa Penuntut umum telah melanggar ketentuan sebagaimana terdapat Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh penyidik Polri dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan Pelanggaran Miranda Rule dalam proses peradilan,” ungkap Yudi kepada awak media melalui Pres rilis nya, pada Rabu (8/1/2019)

“Tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal 15 Tahun penjara dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik Wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa, seharusnya!,” lanjutnya Yudi juga memaparkan dengan sanggahan.

Fakta hukum menunjukkan ternyata penyidik Polri dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dalam menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam due process of law

“Sekalipun pihak Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang-undang atau hak privillege berupa : memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap dan dari diri tersangka, akan tetapi di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut pihak kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip The Right of Due Process, yaitu tersangka berhak diselidik dan/atau disidik atas landasan sesuai dengan hukum acara pidana,” paparnya

Yudi berharap Agar Majlis Hakim Pemeriksa perkara Untuk mempertimbangkan akan dakwaan untuk dibatalkan dan atau melengkapi kembali atas berkas yang kurang karena sudah meniadakan Pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain. Pungkasnya [Red/Bahri]

Share Berita ini :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •